Menuju PPID Informatif, BRMP Kalteng Ikuti Kick Off Evaluasi KIP 2026
PALANGKA RAYA – Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kalimantan Tengah mengikuti Sosialisasi dan Kick Off Evaluasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik serta Workshop Penyusunan SOP Manajemen Isu Kementerian Pertanian Tahun 2026 yang diselenggarakan secara hybrid (5/8/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik sekaligus penguatan strategi komunikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
BRMP Kalimantan Tengah mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting yang dihadiri Kepala BRMP Kalimantan Tengah, Agus Hasbianto, bersama jajaran pengelola layanan informasi publik.
Membuka kegiatan, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Arief Cahyono, mengajak seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertanian untuk bersama-sama meraih predikat Informatif pada Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Mengusung tema "PPID 360°", PPID Utama Kementerian Pertanian berkomitmen memberikan pendampingan kepada seluruh unit kerja agar terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Arief menegaskan bahwa keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan. Dukungan tersebut menjadi landasan dalam penyediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelola layanan informasi publik.
Ia juga menyampaikan bahwa penataan organisasi di Kementerian Pertanian turut memperluas cakupan evaluasi tahun ini. Selain unit yang telah mengikuti evaluasi sebelumnya, kini PPID dari BRMP, BPPSDMP, dan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian juga akan berpartisipasi, sehingga total evaluasi mencakup 9 PPID Pelaksana Eselon I, 73 PPID Pelaksana Eselon II, dan 55 PPID Pelaksana Eselon III.
Melalui kegiatan ini, BRMP Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Penguatan tata kelola informasi diharapkan mampu mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin profesional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Pertanian.