312 Usulan Kalteng Masih Rendah, Kapuas Percepat Pengajuan Bantuan Pemerintah
KAPUAS – Jumlah usulan bantuan pemerintah melalui e-Banper di Kalimantan Tengah hingga 18 September 2026 tercatat 312 usulan. Angka tersebut dinilai masih rendah dibandingkan wilayah lainnya sehingga percepatan pengusulan dari kabupaten menjadi perhatian dalam Workshop Peningkatan Kapasitas Penyuluh dan Mitra Daerah di Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas (21/9/2026).
Kepala BRMP Kalimantan Tengah, Agus Hasbianto mengatakan, percepatan diperlukan agar bantuan dapat tersedia sesuai kebutuhan petani. Pengusulan melalui e-Banper dilakukan secara daring, dengan mekanisme manual atau luring yang tetap dapat digunakan sesuai ketentuan.
“Pengusulan e-Banper akan langsung dilakukan pada hari pengusulan. Jangka waktu pengusulannya hanya dua hari. Untuk itu, kami mendorong Bapak dan Ibu agar mempercepat usulan sehingga dapat dilakukan tepat waktu,” ujarnya.
Agus juga mengingatkan agar kebutuhan benih tidak diajukan mendekati waktu tanam. Usulan benih diharapkan disampaikan paling lambat satu bulan sebelum tanam agar tersedia waktu untuk proses verifikasi hingga penyaluran.
Di Kabupaten Kapuas, jumlah usulan melalui e-Banper telah mencapai 1.684 usulan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Edi Dese menyampaikan, program CSR 2026 mencakup lahan baru maupun kegiatan lanjutan yang telah dimulai sejak 2024 dan ditargetkan selesai pada 2026.
Dalam workshop tersebut, Dinas Pertanian Kapuas juga menyampaikan perlunya memastikan kesesuaian proses pengusulan. Sejumlah kebutuhan yang telah diajukan antara lain benih, dolomit, pestisida, dan herbisida.
Kegiatan dilanjutkan dengan praktik pengisian usulan melalui aplikasi e-Banper. Penanggung Jawab Bantuan Pemerintah, Umming Sente memberikan contoh tahapan pengisian secara langsung agar peserta memahami proses pengusulan dengan lebih jelas.
Workshop dihadiri jajaran BRMP Kalimantan Tengah, SMK-PP Negeri Banjarbaru, Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, serta penyuluh pertanian.
Melalui kegiatan ini, percepatan usulan diharapkan dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga proses penyaluran bantuan pemerintah dapat berjalan tepat waktu dan mendukung kebutuhan petani di lapangan.