Kepala Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Tengah Agus Hasbianto menekankan bahwa lima komponen panca usaha tani harus diterapkan secara menyeluruh, yakni penggunaan benih unggul, pengolahan tanah yang baik, pemupukan tepat dan berimbang, pengendalian hama dan penyakit secara efektif, serta pengairan atau irigasi yang optimal.

Agenda kegiatan malam keakraban dan pisah sambut Kepala BBRMP Kalimantan Tengah dirangkum sebagai rangkaian seremonial dan kebersamaan yang menandai pergantian kepemimpinan, penyampaian apresiasi dan pesan, pelepasan pejabat yang mendapat penugasan baru, serta penguatan silaturahmi dan soliditas pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBRMP Kalimantan Tengah.

BRMP Kalimantan Tengah menerima sosialisasi pendidikan strata sarjana (S1) dan pascasarjana (S2) yang disampaikan Fakultas Pertanian dan Kehutanan (FAPERTAHUT) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya

Dalam arahannya, Kepala BRMP Kalimantan Tengah, FX. Lilik Tri Mulyantara, menyampaikan bahwa perubahan status kelembagaan tersebut menuntut penataan struktur organisasi yang lebih optimal dan profesional. Salah satu upaya yang disiapkan adalah pembentukan dua Kepala Kelompok Substansi (Kapoksi) serta tujuh Ketua Tim Kerja (Katimker) guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi balai.

Aksi gotong royong ini menyasar pada pembersihan sejumlah fasilitas penunjang strategis di lingkungan IP2MP Unit Tatas, mulai dari gudang alat dan mesin pertanian (alsintan), gudang pupuk, hingga area sekitar kandang. Dengan penuh antusiasme, para pegawai bekerja bahu-membahu menyisir setiap sudut area, memastikan lingkungan kerja tetap bersih, dan rapi.

BRMP Kalimantan Tengah menghadiri rapat koordinasi percepatan olah lahan dan tanam pada lokasi cetak sawah, optimalisasi lahan (Oplah), serta sawah reguler yang digelar di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas (21/1/2026). Rapat ini menjadi forum strategis menyatukan langkah lintas level pemerintahan guna memastikan kesiapan tanam tahun 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi menyusul kebijakan alih kewenangan penyuluhan pertanian ke Kementerian Pertanian